AYOKALSEL.COM, BALANGAN – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (20/04/2026).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Balangan tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I, serta para kepala dinas dan perwakilan SKPD terkait.
Dalam forum tersebut, Komisi I melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan. Sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan, di antaranya efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja di berbagai sektor.
Pelayanan publik menjadi perhatian utama, khususnya pada instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga pemerintah kecamatan. Selain itu, aspek kedisiplinan dan kinerja ASN turut dikaji bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat.
Komisi I juga menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan program dengan realisasi di lapangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Rapat ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I, Syahbuddin.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I turut meminta penjelasan detail terkait berbagai kendala yang dihadapi SKPD di lapangan. Hal ini dinilai penting guna merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif.
Adapun SKPD yang terlibat dalam rapat ini meliputi Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah (Bidang Hukum dan Organisasi), Badan Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan.
Dalam pemaparannya, masing-masing perwakilan SKPD menyampaikan realisasi anggaran serta capaian program prioritas. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis, mereka menyatakan komitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Hasil pembahasan LKPJ tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
