AYOKALSEL.COM, BALANGAN – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem langsung menjadi melalui DPRD kembali menjadi perhatian publik. Isu tersebut mengemuka dalam seminar yang digelar di Aula Universitas Sapta Mandiri, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri bersama Fraksi Literasi Muda dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) itu dihadiri puluhan mahasiswa. Mereka tampak aktif mengikuti jalannya diskusi yang mengangkat tema “Wacana Pilkada Melalui DPRD”.
Ketua Fraksi Literasi Muda, Muhammad Halim Ihsan, menjelaskan seminar ini merupakan respons atas kembali mencuatnya isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD, setelah selama ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Ia menilai penting adanya ruang dialog terbuka agar publik memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait perubahan sistem tersebut.
“Pembahasan ini tidak boleh hanya beredar di kalangan elite politik. Masyarakat perlu dilibatkan agar mendapat perspektif yang berimbang,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pengamat politik Banua, Kadarisman, menyoroti potensi persoalan yang dapat muncul jika mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, sistem tidak langsung berisiko mengurangi akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan publik dalam skema tersebut.
“Perlu dipikirkan bagaimana kontrol masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai prosesnya justru didominasi kepentingan politik di internal parlemen,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri, Abdullah. Ia menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang praktik politik transaksional.
Menurutnya, perbaikan sistem seharusnya difokuskan pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pilkada langsung.
“Evaluasi memang diperlukan, tetapi bukan dengan mengurangi hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan, Donald, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada langsung, termasuk tingginya biaya politik dan potensi polarisasi di masyarakat.
Ia menilai diskursus terkait mekanisme pilkada perlu diarahkan pada penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan.
“Yang terpenting adalah menjaga prinsip kedaulatan rakyat, transparansi, serta partisipasi publik, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.
Sejumlah peserta seminar juga menyuarakan kekhawatiran terhadap wacana perubahan sistem yang dinilai belum melibatkan masyarakat luas. Mereka berharap pembahasan dilakukan secara terbuka melalui dialog yang inklusif.
Mahasiswa mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti sebagai forum akademik semata, melainkan dapat berlanjut menjadi rekomendasi kebijakan serta upaya edukasi publik.
