AYOKALSEL.COM, BALANGAN – DPRD Kabupaten Balangan mendorong penguatan fasilitas pemasyarakatan serta peningkatan layanan hukum di daerah. Upaya tersebut mencakup rencana pendirian Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga penyediaan ruang khusus tahanan di rumah sakit daerah.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, saat menerima kunjungan kerja Kepala Lapas Kelas IIB Amuntai, Gusti Iskandarsyah, di Kantor DPRD Balangan, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Lindawati menyatakan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan pihak Lapas Amuntai. Menurutnya, DPRD pada prinsipnya mendukung berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, termasuk rencana pendirian Bapas serta penyediaan fasilitas pendukung bagi tahanan.
“Kami menyambut baik koordinasi ini. DPRD mendukung upaya peningkatan pelayanan, termasuk rencana pembangunan Bapas dan fasilitas pendukung seperti ruang khusus tahanan di rumah sakit daerah,” ujarnya.
Pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, juga membahas sejumlah kebutuhan strategis pascapemekaran daerah, khususnya terkait kemandirian fasilitas pemasyarakatan.
Saat ini, tahanan dan narapidana asal Balangan masih ditempatkan di Lapas Amuntai. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD yang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Balangan.
Selain itu, DPRD juga memantau progres pembangunan Lapas Balangan agar ke depan warga binaan dapat ditempatkan di daerah sendiri dengan fasilitas yang lebih memadai.
Di sisi lain, DPRD menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya terkait penerapan alternatif pidana kerja sosial yang dinilai sebagai langkah progresif dalam sistem pemidanaan.
Tak hanya itu, DPRD juga mendukung rencana pembangunan rumah sakit daerah yang dilengkapi ruang khusus tahanan. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga binaan sekaligus menjaga aspek keamanan.
DPRD Balangan menegaskan, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan instansi vertikal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
