AYOKALSEL.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPRD menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian Pemerintah Kota Banjarbaru, termasuk keberhasilan mempertahankan opini atas laporan keuangan daerah.
Meski demikian, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), evaluasi kinerja perangkat daerah, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Banjarbaru menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sejumlah program prioritas disiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi, penciptaan lapangan kerja melalui proyek pembangunan yang melibatkan tenaga kerja lokal, hingga peningkatan sarana dan prasarana sektor kesehatan serta pendidikan guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen memperkuat sektor UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, legalitas dan sertifikasi usaha, transformasi digital, hingga perluasan akses pemasaran dan permodalan.
“Untuk bersaing di era ekonomi digital, kehadiran secara daring membuka peluang pasar yang sangat luas hingga ke berbagai daerah melalui pelatihan literasi dan pemasaran digital, penggunaan e-commerce, serta pelatihan pencatatan laporan keuangan yang rapi dan akurat,” ujar Wali Kota.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperluas jaringan pemasaran UMKM melalui pusat perbelanjaan, ritel modern, bandara, hotel, hingga instansi pemerintahan. Dukungan akses permodalan juga akan diperkuat melalui kerja sama dengan Bank Kalsel dan sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Usai rapat paripurna, Wali Kota kembali menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan hari ini dapat kita tindak lanjuti. Tentunya kita terus memperbaiki sistem agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Antara legislatif dan eksekutif harus sejalan, seiring, dan bersinergi,” katanya.
Ia menambahkan, apabila masih terdapat hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, Pemerintah Kota Banjarbaru siap menggelar rapat lanjutan bersama DPRD guna mendiskusikan berbagai masukan demi menghasilkan kebijakan yang lebih optimal.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, pengelolaan APBD diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan akuntabilitas, tetapi juga mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
