AYOKALSEL.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan secara resmi menerima dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rapat paripurna di Paringin Selatan, Senin (20/7/2026).
Dokumen penyesuaian anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, kepada Ketua DPRD Balangan. Penyerahan ini menandai dimulainya fungsi pengawasan dan pembahasan oleh lembaga legislatif terhadap penyesuaian fiskal daerah, terutama setelah adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dan selektif. Namun hal ini tidak mengubah arah kebijakan utama program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan sejak awal tetap dijalankan agar target pembangunan daerah tetap tercapai,” ujar Fakhriyanto.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Balangan mencermati kondisi kemampuan APBD TA 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan sekitar 1,25 persen. Meski demikian, jajaran dewan juga menyoroti adanya potensi positif dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan tumbuh hingga 9,3 persen. Atas dasar itu, DPRD berkomitmen untuk mengawal ketat agar penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah berjalan cermat dan efisien tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Dalam penjelasannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Balangan, Sekretaris Daerah Balangan Fakhriyanto menegaskan bahwa penurunan alokasi dari pusat mengharuskan penyesuaian yang selektif. Namun, hal tersebut dipastikan tidak mengubah arah kebijakan utama agar target pembangunan daerah yang berpedoman pada visi-misi Kabupaten Balangan serta Perubahan RKPD 2026 dapat tetap tercapai.
Melalui fungsi penganggaran dan pengawasannya, DPRD Balangan akan memfokuskan pembahasan pada enam agenda prioritas pembangunan masyarakat. Sektor-sektor yang dikawal ketat tersebut meliputi pengembangan infrastruktur desa dan kota, penataan kawasan perkotaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, serta peningkatan kualitas birokrasi yang melayani dan inovatif juga dipastikan tetap mendapatkan alokasi yang memadai.
Pihak legislatif bersama eksekutif menyepakati komitmen untuk menggelar pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 secara lancar dan konstruktif. Dengan pengawasan aktif dari DPRD Balangan, Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat segera ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
